POLITIK ERA SBY-JK

Problem Pemerintah

Perdebatan mengenai pemilihan tata kelola ekonomi yang sesuai bagi suatu negara, perlu campur tangan pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar  seyogyanya melihat kapasitas pemerintahan itu sendiri.  Pemerintah di negara manapun tidak akan sempurna dan memiliki kapasistas yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah memiliki fungsi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Fungsi pokok ekonomi pemerintah menurut pandangan ekonom (public) ada  tiga. Pertama, fungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Kewenangan ekonomi yang paling utama dan memperoleh porsi yang besar bagi pemerintah  adalah fungsi alokasi. Hal ini karena sangat terkait erat dengan barang-barang publik yang nilainya sangat besar. Menurut Stiglitz, 1986 (dalam Syahrir, 1986 ), disebutkan bahwa ada dua elemen yang selalu ada pada setiap barang publik, yakni: (1) tidak dimungkinkannya menjatah barang-barang publik bagi setiap individu (orang-perorang) dan (2) sangat sulit untuk menjatah dan membagi-bagikan barang publik. Sedangkan menurut King (1984), barang-barang publik dibatasi oleh dua sifat yaitu: (1) konsumsinya tidak dapat dibagi-bagi (2) tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorang.

Berangkat dari diperlukanya barang-barang publik di masyarakat  melandasi perlu adanya intervensi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya.  Hal-hal ang melandasi perlu intervensi dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi  antara lain;

  1. Ekonomi kompetitif yang sempurna dengan asumsi-asumsi tertentu akan menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Namun, bila yang terjadi  berbeda dengan asumsi, maka pemerintah perlu turut campur tangan dalam pengalokasian sumberdaya.
  2.  Dalam hal produksi atau konsumsi sesuatu barang atau jasa akan menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan eksternal terhadap produsen atau konsumen lain. Pada kondisi demikian ini  pemerintah perlu turut campur tangan dengan mengatur pajak dan subsidi terhadap barang-barang tersebut.
  3. Ada kalanya pemerintah mendorong konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak   melalui penyediaan dengan subsidi, harga nol atau dengan memberikan perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya. Sebaliknya pemerintah juga cenderung menghambat konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit  melalui kebijaksanaan pajak.

Kedua, fungsi distribusi memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal. Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah  dan terdistribusi secara proposial.   Daerah yang satu  tingkat kesejahteraannya tidak sama dengan daerah yang lainnya karena sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

Kewenangan dan dukungan terhadap peran pemerintah daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar kewenangan dan dukungan dalam fungsi alokasi (Syahrir, 1984). Kecilnya kewenangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam fungsi distribusi ini didasarkan pada asumsi bahwa bila pelimpahan kewenangan dan dukungan pemerintah pusat cukup besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Di beberapa daerah cenderung kurang inovatif untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki atau yang tersedia di daerahnya.

Disisi lain bahwa kebijakan retribusi tunggal yang seragam didasarkan pada rasa kekhawatiran bahwa bila diberlakukan kebijaksanaan yang tak seragam dan desentralisasi akan menyebabkan berpindahnya sebagian penduduk daerah tersebut kedaerah lain yang menjanjikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan didaerah asal, hal ini dianggap akan membuka peluang timbulnya masalah baru yang berkaitan dengan migrasi penduduk.

Ketiga, fungsi stabilisasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Diantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini didasarkan oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara.

Disamping itu kecilnya kewenangan dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut.

Terkait dengan pilihan tata kelola ekonomi dan problem yang dihadapi negara sebagaimana dikemukakan pada bagian di atas, pemerintah suatu negara  dihadapkan  pandangan apakah sepenuhnya di kendalikan oleh pemerintah sebagai satu polar dan diserahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar (market mechanism)  sebagai polar yang lain. Namun demikian, terdapat pula pemikiran yag tidak kaku dan  agak  fleksibel, perekonomian  perlu diserahkan kepada pasar namun masih membutuhkan intervensi pemerintah.

Kehadiran peran pemerintah  dalam  ekonomi  pasar  secara teoritis  menimbulkan  in-efficiency,  yaitu  selalu terjadinya "dead weight welfare loss". Pemerintah  itu  sendiri  memiliki keterbatasan untuk membiayai kegiatannya. Teknologi  memungkinkan  swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya hanya dikerjakan  oleh pemerintah. Beberapa public utilities seperti  telepon,  listrik dan air minum sangat diminati oleh swasta.

Swasta  melalui pasar modal sangat memungkinkan untuk  membiayai  proyek  yang  bernilai besar. Masyarakat  sebagai  akibat  basil  pembangunan ekonomi pendapatannya menaik dan sanggup membayar harga  dan  produk-produk dari swasta. Adanya globalisassi   memungkinkan mobilitas sumber daya  ekonomi melewati batas  negara  secara  mudah,   murah  dan  cepat (borderless, seamless). Adanya  kecenderungan bahwa dunia menuju kepada integrasi di  segala  sektor   (Winarno, 2009). Di sektor keuangan misalnya dalam waktu yang singkat  banyak  bank-bank  di  dunia  akan  merger demikian juga  dengan  bursa efek. Adanya  bank-bank raksasa, bursa efek raksasa dan perusahaan-perusahaan raksasa akan membuat peran otoritas perlu disesuaikan lagi.

Sekalipun pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan, namun pasar tidak selamanya bisa memecahkan persoalan tersebut. Hal inilah yang mendorong  kehadiran pemerintah melalui intervensi secara tepat. Mengemukanya perlunya peran atau intervensi pemerintah, sebenarnya mendapatkan dukungan dari banyak ekonom. Sebagian besar ekonom berargumen  bahwa intervensi pemerintah didasarkan pada  bahwa pasar tidak selamanya dapat  menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara dan pasar tidak mampu menangani eksternalitas. Misalkan, fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, research and development, yang disebut sebagai barang publik (public goods). Ketidaksempurnaan pasar dalam memecahkan persoalan barang publik, menjadi alasan betapa pemerintah harus bisa memecahkannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s